Hoax Clearing Center

From: Zein <zein@hotmail.co.id>
Subject: Artikel Menghasut dan provokasi

Pesan dari Pelapor:

Segera panggil yang posting dan tulis artikel itu, terlampir postingan
dari group LASKAR SYARI'AH

======
Isi Hoax :

GBK dan Embrio People Power

http://www.cakrawarta.com/gbk-dan-embrio-people-power.html

Desas-desus, pilpres akan rusuh. Apa pemicunya? Kecurangan! Ternyata,
kekahawatiran itu bukan isapan jempol. Amien Rais, tokoh reformasi 98
sudah memberi peringatan.

Tidak hanya Amien Rais, Prabowo Subianto juga sudah mengingatkan
kepada timses dan para pendukungnya, agar di pilpres 2019 ini bisa
meraih kemenangan di atas 25 persen. Pasalnya, ada dugaan kuat pihak
sebelah akan mencuri belasan persen suara.

Ini peringatan dari Prabowo. Sangat keras. Pesannya tegas: ada rencana
kecurangan angka yang fantastis. Jika ini betul terjadi, dan Prabowo
kalah karena faktor kecurangan itu, people power bisa meledak.

Agus Ma’sum, tim BPN yang khusus menangani urusan DPT mengaku telah
menemukan 17,5 juta DPT invalid, ganda dan bermasalah. Berulangkali
temuan ini kabarnya sudah dilaporkan ke KPU. Minta kepada KPU
melakukan pengecekan dan perbaikan. Tapi, laporan itu tak
ditindaklanjuti. Dugaan BPN bahwa kasus 17,5 juta DPT seperti telah
disengaja dan bagian dari design kecurangan. Inilah yang membuat
kecurigaan pihak BPN kepada KPU dan rezim penguasa semakin kuat.

Apa yang diungkapkan Prabowo bahwa potensi pencurian belasan juta
suara sepertinya bukan bualan belaka. Ada data, dan sudah berulangkali
dilaporkan ke KPU. Ini langkah prosedural yang sudah dilakukan. Tapi,
BPN menilai KPU tak serius merespon laporan dan protes itu.

Di sisi lain, ada pihak yang menuduh ucapan Prabowo itu “hoak”.
Istilah hoax memang rajin muncul di era pilpres ini. Tapi,
kemunculannya seringkali tak lebih dari manuver politik yang bertujuan
untuk mendelegitimasi lawan. Dalam konteks ini, Prabowo jadi sasaran.

Harus juga disadari dengan obyektif bahwa tak jarang apa yang diungkap
Prabowo terbukti. Soal 11.000 triliun uang WNI disimpan di luar negeri
misalnya. Itu hoax, kata kubu Jokowi. Belakangan diketahui, bahwa
Jokowi sendiri pernah menyatakan hal yang sama dan mengaku mengantongi
datanya. Begitu juga ketika Prabowo bilang ada 1000 triliunan
kebocoran APBN. Lagi-lagi dituduh hoak. Beberapa hari kemudian KPK
mengungkapkan bahwa kebocoran APBN memang terjadi. Angkanya sekitar
2000 triliun. Lagi-lagi, apa yang diucapkan Prabowo bukan isapan
jempol.

Istilah “hoak” di musim pilpres sering jadi istilah yang bermuatan
politis. Tak menunjukkan substansi dan makna aslinya. Tak lebih dari
manuver politik untuk saling mendeligitimasi lawan. Dalam konteks ini,
Prabowo jadi korbannya.

Strategi menebar hoak, atau meng-hoak-kan data yang belum
terverifikasi, apalagi data itu ternyata terbukti benar, merupakan
langkah politik yang tak semestinya dilakukan oleh siapapun dan dari
kubu manapun. Ini akan melukai kejujuran dan merusak standar
kebenaran. Kita berharap, semua strategi politik yang dilakukan oleh
masing-masing kubu baik 01 maupun 02 tetap tidak keluar dari pakem
moral yang dimiliki oleh bangsa ini.

Kalau kejujuran dan kebenaran menjadi standar dalam membangun
demokrasi di pilpres 2019 ini, maka tak akan ada money politics. Tak
akan ada intimidasi dan mobilisasi aparat-ASN. Tak ada bagi-bagi
sembako dan amplop. Tak akan ada 17,5 juta DPT yang bermasalah. Ini
adalah praktek-praktek a-moral yang telah merusak demokrasi.

Jika pelanggaran kampanye yang masif itu tak segera dihentikan, dan
kecurangan terbukti telah secara signifikan menjadi faktor kemenangan
paslon tertentu, siapapun pemenang dalam pilpres kali ini, potensi
rusuh akan sangat besar.

Terutama jika paslon nomor 02 kalah, bukan karena selisih jumlah
suara, tapi karena adanya kecurangan yang terukur dan bisa dibuktikan,
maka people power hanya menunggu waktu.

Ah, itu kan karena mereka gak siap kalah. Stop! Jangan anggap remeh
soal ini. Mari kita lihat fakta-fakta di lapangan, pelanggaran
kampanye itu nyata dan masif. Bahkan dianggap telah melampaui batas.
Sesuatu yang melampaui batas itu berpotensi menjebol dinding
pertahanan batin rakyat.

Kita bisa saksikan hari ini di GBK, jutaan pendukung Prabowo dari
berbagai wilayah hadir. Arak-arakan motor dari Solo, konvoi mobil dari
Bandung, para pejalan kaki dari Surabaya dan Ciamis, Sewa sejumlah
pesawat dari luar Jawa. Massa betul-betul militan dan bisa
dimobilisasi. Hari ini jutaan rakyat berhasil memutihkan kawasan
Senayan dan sekitarnya. Ini unjuk kekuatan yang tak boleh dianggap
remeh.

Apakah mereka hadir karena digerakkan oleh cintanya kepada Prabowo?
Sebagian mungkin iya. Tapi rasa kecewa dan marah kepada rezim hampir
dipastikan sebagai alasan yang paling dominan. Marah, bukan saja
karena faktor ekonomi dan semua masalah terkait pengelolaan
pemerintahan, tapi juga prilaku politik rezim yang oleh mereka
dianggap terlampau represif. Dan nampaknya, tak cukup waktu tersisa
lagi bagi kubu Jokowi untuk meredam kemarahan rakyat itu.

Anda bisa bayangkan, jika kecurangan terbukti dan mereka tak terima,
mungkinkah people power bisa dihindari? Karena itu, hentikan segala
bentuk kecurangan dan praktek-praktek kampanye yang melanggar jika
kita ingin pilpres aman. Hanya itu caranya. Tak ada cara yang lain.
Siapapun yang akan jadi pemenang, jika pilpres jurdil, pasti akan
diterima oleh semua pihak. Rakyat legowo.

Kita semua ingin pilpres ini aman dan damai. Untuk sampai pada harapan
itu, syarat kejujuran dan keadilan harus dipastikan hadir dalam
pilpres kali ini. 17,5 juta DPT mesti diperbaiki, KPU, Bawaslu dan
aparat harus netral, dan tak ada mobilissi ASN. Bagi-bagi sembako,
amplop dan rekayasa dana bantuan dari APBN dan BUMN dihentikan. Jika
tidak, tak terbayang bagaimana keadaan negeri ini pasca pilpres. GBK
akan betul-betul bisa jadi embrio people power.

Semarang, 7 Marer 2019

Dr. TONY ROSYID

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

--
This e-mail was sent from a contact form on TurnBackHoax
(https://www.turnbackhoax.id/lapor-hoax/)